Sorotanmasyarakat.my.id, Bangka Tengah – Aktivitas tambang timah ilegal yang sempat dihentikan aparat kepolisian di lahan milik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada Rabu malam, (21/01/26) kini berbuntut panjang. Di balik praktik ilegal tersebut, muncul dugaan kuat adanya pembiaran dari struktur internal TNI, sehingga seorang oknum bernama Mika diduga leluasa menjalankan perannya tanpa hambatan berarti.
Kasus ini bermula dari ditemukannya aktivitas penambangan di kawasan aset Pemda Bangka Tengah yang sejatinya tidak diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan. Lokasi tersebut masuk dalam wilayah yang seharusnya dijaga sebagai aset negara, namun justru dijadikan ladang eksploitasi oleh kelompok penambang ilegal dengan skala besar yang diduga berada di bawah kendali seorang pengusaha timah berinisial A atau yang dikenal dengan sebutan Acing.
Nama Mika kemudian mencuat sebagai sosok sentral di balik kelancaran operasional tambang tersebut. Oknum TNI yang berdinas di lingkungan Korem itu diduga bukan hanya mengetahui aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga aktif memberikan perlindungan serta membekingi Big Bos Acing agar tambang tetap berjalan meski tanpa izin resmi.
“Yang membekingi itu oknum Korem bernama Mika. Kalau tidak ada dia, tambang itu pasti sudah lama berhenti,” ungkap sumber kepada redaksi. Bahkan disebutkan, aktivitas tambang sempat terhenti sesaat, namun kembali berjalan setelah Mika turun langsung ke lokasi.
Ironisnya, dugaan keterlibatan Mika ini seolah berjalan tanpa hambatan karena minimnya respons tegas dari para petinggi Korem. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di publik, sejauh mana pengawasan internal TNI dijalankan, dan mengapa seorang oknum bisa bertindak sedemikian bebas di wilayah hukum yang jelas melanggar aturan.
Padahal, secara normatif, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan aset negara dari segala bentuk ancaman, termasuk aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Namun dalam kasus ini, fungsi tersebut justru terbalik. Oknum aparat yang seharusnya menjadi penjaga, malah diduga menjadi bagian dari persoalan dengan melindungi kepentingan pengusaha tambang ilegal. Sementara itu, petinggi Korem dinilai tidak menunjukkan langkah konkret untuk menertibkan, memeriksa, apalagi memberikan sanksi tegas terhadap dugaan pelanggaran serius tersebut.
Lemahnya sikap struktural ini dinilai membuka ruang bagi Mika untuk terus beroperasi dan memperluas pengaruhnya bersama Big Bos Acing. Tanpa kontrol internal yang kuat, praktik pembiaran semacam ini berpotensi menjadi preseden buruk, di mana oknum aparat merasa kebal hukum karena berlindung di balik institusi.
Lebih dari sekadar persoalan individu, kasus ini mencerminkan krisis integritas di tubuh pengawasan internal. Publik tidak hanya menuntut kejelasan soal peran Mika dan Acing, tetapi juga mendesak pertanggungjawaban moral dan institusional dari para petinggi Korem yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengendalian.
Jika tidak ada langkah tegas dan transparan, maka bukan hanya Mika yang disorot, melainkan kredibilitas TNI di mata masyarakat juga ikut dipertaruhkan. Sebab, membiarkan oknum membekingi pengusaha tambang ilegal dan merusak aset negara sama artinya dengan melemahkan peran TNI sebagai benteng terakhir penjaga kepentingan rakyat dan negara.
